Depok, 4 Oktober 2025. - Warga Palakali, Tanah Baru, Beji, Depok yang tergabung dalam forum Masjid dan Musholla Jalan Palakali yang terdiri dari Masjid Al Kautsar (OGV), Musholla Al Muhajirin (BC) dan Masjid Al Ukhuwah

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan kasih sayang Allah Ta’ala seluruh jamaah umroh kloter 10-21 september 2025 telah kembali ke tanah air dengan lengkap dan sehat walafiat. Segenap Pimpinan Pusat, Agen dan Mitra

Tebet – Jaksel. Pagi hari yang sunyi namun penuh berkah, Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia Allah Ta’ala dengan hati berniat dan kaki melangkah menuju acara Maulid Akbar Sholat Subuh Jamaah Gabungan se

Depok. Pemerintah Republik Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan baru dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang resmi dibentuk pada 26 Agustus 2025 melalui pengesahan

Gadog – Bogor. Segala puji bagi Allah Ta’ala atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya. Ahad 14 September 2025 M / 21 Rabi’ul Awal 1447 H keluarga besar Majelis Ta’lim NURUL BAYAN Pusat Pimpinan Abuya KH.

Depok. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) telah menerapkan kebijakan baru terkait pengajuan visa umroh yang diberlakukan sejak 10 Juni 2025 (1447 H). Salah-satu perubahan utama adalah kewajiban pemesanan paket umroh

Cirebon. Manasik adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim sebagai persiapan fisik dan mental dalam menjalankan ibadah haji atau umrah. Manasik berasal dari bahasa Arab yaitu Manasik Al-Hajj / Umroh yang

Depok. Pemerintah Republik Indonesia pada 6 Januari 2022 telah menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Para Menteri dan pimpinan Lembaga Negara

Depok. Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) langsung bekerja gerak cepat untuk menentukan pelaksana penyelengaraan ibadah haji tahun 2024 M / 1445 H. Dirjen

Depok. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) telah mengadakan rapat Panitia Kerja dengan DPR RI Komisi VIII yang menangani urusan haji. Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi membacakan hasil keputusan